SEJARAH DESA

Pengertian Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencermati pengertian desa sebagaimana diatur dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Desa dimaksud,maka secara yuridis Wilayah Datar dapat disebut Desa dan secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

Penamaan/Nomenklatur Desa Datar berdasarkan adat istiadat secara turun temurun sejak zaman kerajaan Mataram memiliki arti “Sumber Ketentraman”.Adapun dasar dan asal-usul arti “SumberKetenteraman” tersebut menurut Narasumber dari Tokoh Desa Datar bahwa yang mencetuskan pertamakali nama dan arti dari Desa datar adalah salah satu pendiri Desa Datar yaitu Mbah Kacir.Menurut beliau bahwa desa ini agar selalu membawa ketentraman bagi warganya maka di beri nama “Desa Agawe Tentrem Ayem Rakyat” dan untuk lebih memudahkan dalam mengucapkan dan mengingatnya maka disingkat dengan sebutan “Datar”.dan dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang nama Datar tetap dilestarikan.Namun secara formal nama Datar belum diketahui dibakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan misalnya peraturan daerah,walaupun demikian nama Desa Datar telah diakui secara administratif sebagai salah satu nama desa dari 211 desa yang ada di Kabupaten Pemalang.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,diatur bahwa yang menjadi kewenangan Desa meliputi : 1.kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2.kewenangan lokal berskala Desa; 3.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,pemerintah daerah provinsi,atau pemerintah daerah kabupaten/kota;dan 4.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,pemerintah daerah provinsi,atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping melaksanakan kewenangan yang telah diatur Pemerintahan Desa Datar juga melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, secara formal diatur namun secara riil belum ada tugas pembantuan; tugas
yang hampir sama dengan tugas pembantuan adalah penarikan PBB maupun pendistribusian Raskin.